Detail Cantuman

Penerapan sanksi kepada Pegawai Negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan mendidik pegawai yang berperilaku indisipliner untuk tidak mengulangi lagi perilakunya tersebut dalam menegakkan disiplin. Permasalahan adalah: 1) Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 2) Apa kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris denganmengunakan datasekunderdan data primer melaluiwawancara.Lokasi Penelitian di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat. Hasilpenelitian adalah Penerapan sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, belum terlaksana secara maksimal di karenakan kurangnya kesadaran dari PNS dan lemahnya pejabat berwewenang untuk menerapkan sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan Kendala-kendala yang didapatkan dalam Penerapan sanksi kedisiplinan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah hal-hal yang bersifat teknis,seperti kurangnya sarana dan prasarana, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya keterlambatan masuk kerja, kurangnya perangkat peraturan kedisiplinan, kurangnya sistem pengawasan, kurang nya sosialisasi PP Nomor 53 tahun 2010 kepada PNS, dan setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu berkilah untuk dibina secara administratif.


Kata kunci:penerapan sanksi, pelanggaran disiplin, pegawai negeri sipil

The implementation of penalties to civil servants who commit disciplinary violations with the aim of educating employees who behave indiscipline not to repeat their behaviour in enforcing discipline. The problems are: 1) How is the implementationof administrative penaltiesagainst civil servants who commit disciplinary violations within the West Pasaman Regency Government.2)What are the obstacles in the implementationof administrative penaltiesagainst civil servants who commit disciplinary violations within the West Pasaman Regency Government. The method used in this research is empirical juridical approach by using secondary data and primary data through interviews. Research location at the Personnel and Human Resources Agency of West Pasaman Regency. The results of the study are the implementationof penaltiesagainst civil servants who commit disciplinary violations in the West Pasaman Regency Government, has not been carried out optimally due to the lack of awareness of civil servants and the weakness of officials authorized to apply penaltiesagainst civil servants who commit discplinary violations and the obstacles obtained in the implementationof civil servant discipline penaltiesin the West Pasaman Regency Government are technical matters, such as the lack of facilities and infrastructure,the low awareness of employees to act and be disciplined in carrying out their duties such as late entry to work, the lack of disciplinary regulations, the lack of a supervisory system, the lack of socialisation of PP Number 53 of 2010 to civil servants, and every violation of employee discipline always argues to be fostered administratively.


Keywords:The implementation of penalties, The discipline penalties, Acivil servants