Detail Cantuman

Permasalahan mengenai pertanahan, khususnya dalam penerbitan sertipikat tanah semakin meningkat.Rumusan masalah Apa Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Cacat Hukum Administrasi Menurut Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.PDG. dan Bagaimana Akibat Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang Cacat Hukum Administrasi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Kesimpulan,Terkait adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertipikat hak milik atas tanah dapat dilihat juga didalam pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No.3 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa pembatalan hak berdasarkan putusan pengadilan umum baik perdata maupun pidana dikategorikan sebagai pembatalan hak karena cacat administrasi dan hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya Putusan PTUN yang secara tegas memerintahkan pembatalan sertipikat hak atas tanah. Disarankan, masyarakat harus cermat dan lebih teliti lagi dalam pembuatan sertpikat, jika tidak memahami aturan pembuatan sertpikat bisa mencari informasi mengenai hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam pembuatan sertpikat, yang mana Cacatadministrasi adalah kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.


Kata kunci:Sertipikat,Hak Milik Atas Tanah,Cacat Hukum Administrasi

The issue of land, particularly in the issuance of land certificates, has been increasing. The research questions are: What is the basis for the judge's consideration in canceling a land ownership certificate that is administratively defective according to Decision Number 11/G/2018/PTUN.PDG, and what are the legal consequences of such defects? This study uses normative legal research methods, which approach law as a system of norms. The conclusion drawn is that administrative defects in the issuance of land ownership certificates can be found in Article 62, paragraph (1) of the Regulation of the Head of the National Land Agency (Perkaban) No. 3 of 2011. It can be concluded that the cancellation of rights based on general court decisions, whether civil or criminal, is categorized as a cancellaticn due to administrative defects,while only Administrative Court Decisions are categorized as legal defects, as only PTUN Decisions explicitly order the cancellation of land ownership certificates. It is recommended that the public be more careful and thorough in the process of making certificates. If they do not understand the regulations, they should seek information on what needs to be prepared in the certificate-making process, as administrative defects refer to policies or procedures that do not comply with applicable laws.


Keywords:Certificate,Land Ownership,Administrative Legal Defects.