Detail Cantuman

Tindak pidana penebangan liar (illegal logging) sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat,maka perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, tidak hanya dari aparat pemerintah dan penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga dihimbau untuk memiliki kesadaran hukum dan saling bahu membahu agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang taat terhadap hukum. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Pasaman Barat (Studi kasus perkara Nomor 108/Pid.B/LH/2023/PN. Psb), serta mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam proses menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana Illegal Logging. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan menggun akan a lat pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, studi pustaka, dokumentasi serta meminta data-data kepada pihak terkait.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa. pertimbangan hakim memutus perkara Nomor 108/Pid.B/LH/2023/PN.Psb dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu;Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ”dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", telah terpenuhi menurut hukum. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp_500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
Kata Kunci :Penegakan Hukum,Tindak Pidana,Illegal Logging

The criminal act of illegal logging has become a common practice in society; therefore, it requires truly serious actions, not only through prevention and legal enforcement but also by urging the public to develop legal awareness so that the law can be upheld. This is essential in order to create order, peace, and security within the community in accordance with the prevailing laws. This study was conducted to describe the process of law enforcement against the criminal act of illegal logging in West Pasaman Regency (Case study of Case Number 108/Pid.B/LH/2023/PN. Psb), as well as the obstacles encountered and efforts made in addressing the imposition of criminal sanctions in illegal logging cases. The method used was a juridical empirical approach to analyze and examine the problems that occurred regarding law enforcement against the criminal act of illegal logging. The findings indicate that law enforcement against perpetrators of illegal logging in West Pasaman Regency has been carried out in accordance with applicable legal provisions,using data collection techniques such as interviews and document studies. The panel of judges, in their decision regarding Case Number 108/Pid.B/LH/2023/PN. Psb,emphasized that the criminal act of illegal logging is stipulated in Article 82 paragraph (1) letter b of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code,which constitutes a criminal offense. The panel of judges was convinced that the element of "deliberately cutting down trees within forest areas without having a permit issued by the authorized official" had been fulfilled according to the law.Therefore, the judges sentenced the defendants to imprisonment of 1 (one) year each and a fine of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah), with the stipulation that if the fine is not paid, it shall be replaced with 1 (one) month of imprisonment.
Keywords :Law Enforcement, Criminal Act,Illegal Logging